Simulasi pajak usaha setahun: orang pribadi, PT perorangan, dan CV dengan omzet yang sama

Dengan omzet yang sama, pajak usaha bisa berbeda jauh tergantung bentuk usahanya. Dalam simulasi ilustratif di bawah, usaha dengan omzet Rp3 miliar dan laba fiskal Rp300 juta membayar PPh sekitar Rp12,5 juta bila dijalankan sebagai orang pribadi dengan PPh final, Rp15 juta sebagai PT perorangan dengan PPh final, dan sekitar Rp33 juta sebagai CV baru yang wajib tarif umum dengan fasilitas Pasal 31E. Selisih ini harus dibandingkan dengan biaya kepatuhan, risiko hukum, dan kebutuhan usaha, bukan hanya pajaknya.

Panduan ini adalah pintu masuk kategori Simulasi Pajak & Checklist. Rumus yang dipakai dijelaskan lebih rinci di cara menghitung PPh final per bulan, PPh final vs tarif umum Pasal 31E, dan cara menghitung PPN keluaran dan masukan. Setelah menghitung pajaknya, susun anggaran biaya kepatuhan pajak tahunan, cek kalender pajak bulanan dan tahunan, dan jalankan checklist tutup buku dan SPT Tahunan badan.

Asumsi simulasi

Semua angka berikut fiktif dan dipilih agar mudah diikuti.

Bentuk 1: orang pribadi dengan PPh final

Menurut PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026, orang pribadi dengan omzet sampai Rp4,8 miliar boleh memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu, dan bagian omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak.

• Omzet kena pajak = Rp3.000.000.000 − Rp500.000.000 = Rp2.500.000.000
• PPh final = Rp2.500.000.000 × 0,5% = Rp12.500.000

Pajak disetor bulanan mulai bulan ketika omzet kumulatif melewati Rp500 juta. Kekurangannya: harta usaha dan harta pribadi tidak terpisah secara hukum, dan bila omzet keluarga digabung melebihi Rp4,8 miliar, skema final tidak bisa dipakai pada tahun berikutnya.

Bentuk 2: PT perorangan dengan PPh final

PT perorangan juga boleh memakai 0,5% tanpa batas waktu, tetapi tidak mendapat bagian omzet bebas Rp500 juta.

• PPh final = Rp3.000.000.000 × 0,5% = Rp15.000.000

Ingat pengecualiannya: PT perorangan yang didirikan oleh orang berkeahlian khusus yang memberikan jasa sejenis pekerjaan bebas tidak boleh memakai tarif final. Omzet PT perorangan juga digabung dengan omzet pendirinya saat menguji batas Rp4,8 miliar. Rinciannya di panduan PP 20/2026.

Bentuk 3: CV yang terdaftar setelah 22 April 2026

CV yang terdaftar sejak 22 April 2026 tidak bisa memakai tarif final dan langsung memakai tarif umum. Dengan Pasal 31E UU PPh, badan dengan omzet sampai Rp50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% atas bagian penghasilan kena pajak dari omzet sampai Rp4,8 miliar. Karena seluruh omzet di bawah Rp4,8 miliar, seluruh laba mendapat fasilitas.

• PPh badan = Rp300.000.000 × 22% × 50% = Rp300.000.000 × 11% = Rp33.000.000

Selain itu, CV wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun berikutnya, yang dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak, dibagi 12. Hitung sendiri di kalkulator PPh badan tarif umum.

Bila CV terdaftar sebelum 22 April 2026, CV masih boleh memakai 0,5% sampai jangka waktu 4 tahun pajaknya habis: PPh final = Rp3.000.000.000 × 0,5% = Rp15.000.000.

Ringkasan perbandingan

Pajak yang tidak bergantung pada bentuk usaha

Beberapa kewajiban muncul apa pun bentuk usahanya:

• PPh Pasal 21 karyawan: pemberi kerja memotong PPh 21 dari gaji tiga karyawan setiap bulan dengan tarif efektif rata-rata (TER) menurut PP 58/2023, lalu menghitung ulang di masa Desember. PPh 21 adalah pajak karyawan yang dipotong, bukan beban PPh usaha, tetapi pekerjaan administrasinya menambah biaya kepatuhan.
• PPh Pasal 23 atau 4 ayat (2): bila usaha badan membayar jasa atau sewa tertentu, usaha wajib memotong dan melaporkannya. Orang pribadi tertentu juga dapat ditunjuk sebagai pemotong.
• PPN: bila nanti penyerahan kena pajaknya melewati Rp4,8 miliar setahun, usaha wajib PKP. Lihat panduan PPN dan PKP.
• Pajak daerah, seperti PBB-P2 atas tempat usaha dan pajak reklame, diatur pemerintah daerah.

Menambahkan biaya kepatuhan

Pajak yang lebih rendah bisa tertutup oleh biaya administrasi yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Contoh ilustratif biaya jasa setahun:

Biaya jasa di atas adalah asumsi untuk latihan. Bentuk badan memberi keuntungan lain yang tidak terlihat di tabel ini, misalnya pemisahan harta, kemudahan kontrak dengan perusahaan, dan akses kredit. Keputusan memilih bentuk usaha sebaiknya dibicarakan dengan konsultan pajak dan notaris.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah lebih hemat menjalankan usaha atas nama pribadi?

Dari sisi PPh, sering kali ya untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar. Namun usaha pribadi tidak memisahkan risiko hukum, dan omzet keluarga digabung untuk menguji batas. Hitung juga biaya dan kebutuhan usaha lain.

Apakah laba Rp300 juta realistis untuk omzet Rp3 miliar?

Itu hanya asumsi. Margin usaha dagang bisa jauh lebih kecil dan usaha jasa bisa jauh lebih besar. Ganti dengan angka laba Anda sendiri.

Apakah PPh final dibayar walaupun usaha rugi?

Ya. PPh final dihitung dari omzet bruto, bukan laba, sehingga tetap terutang meskipun usaha merugi. Ini alasan utama sebagian usaha memilih tarif umum.

Bagaimana bila omzet melewati Rp4,8 miliar di tengah tahun?

Tarif 0,5% tetap dipakai sampai akhir tahun pajak itu, dan tahun pajak berikutnya memakai tarif umum. Cek rinciannya di PP 55/2022 dan perubahan PP 20/2026.

Sumber resmi

• Direktorat Jenderal Pajak — PP 55/2022, PP 20/2026, PP 58/2023, panduan PPh badan
• JDIH BPK — UU PPh sebagaimana diubah UU HPP
• Sekretariat Kabinet — publikasi peraturan pemerintah