Perbandingan cara mengurus pembukuan dan pajak usaha
Tujuh cara mengurus pembukuan dan pajak, dari dikerjakan sendiri sampai kantor konsultan dan akuntan publik, dengan kelebihan dan risikonya.
Tabel ini membandingkan cara kerja, bukan penyedia tertentu. Banyak usaha memakai kombinasi, misalnya software akuntansi untuk mencatat transaksi harian dan konsultan pajak untuk SPT Tahunan. Pilih berdasarkan tiga hal: kewajiban pajak Anda (PPh final atau tarif umum, PKP atau bukan), jumlah transaksi per bulan, dan siapa yang akan bertanggung jawab bila ada surat dari kantor pajak. Untuk menghitung anggarannya, pakai estimasi biaya jasa pajak.
Pilih judul kolom untuk mengurutkan.
| Cara | Bagaimana bekerja | Cocok untuk | Perlu diwaspadai |
|---|---|---|---|
| Dikerjakan sendiri di Coretax | Pemilik mencatat omzet, membuat kode billing, menyetor, dan melapor sendiri | Usaha perorangan PPh final, non-PKP, transaksi sedikit | Mudah lupa lapor nihil; tidak ada yang mengecek perubahan aturan seperti PP 20/2026 |
| Spreadsheet buatan sendiri | Buku kas dan rekap omzet di spreadsheet, pajak dihitung dengan rumus | Usaha kecil dengan satu atau dua rekening bank | Rumus rusak tanpa ketahuan; sulit diaudit; tidak ada jejak perubahan |
| Software akuntansi cloud | Transaksi dicatat atau ditarik dari bank, laporan keuangan tersusun otomatis | Usaha dengan transaksi rutin, stok, atau beberapa rekening | Software tidak memutuskan perlakuan pajak; impor data ke Coretax tetap perlu dicek |
| Jasa pembukuan lepas (freelance) | Pembukuan dikerjakan pihak luar per bulan, biasanya dari foto nota dan rekening koran | Usaha yang ingin buku rapi tanpa merekrut staf | Kualifikasi beragam; pastikan ada kontrak, kerahasiaan, dan tidak meminta seluruh akses akun pajak |
| Kantor konsultan pajak | Konsultan berizin menghitung, menyetor, dan melapor pajak sebagai kuasa, dan dapat mendampingi pemeriksaan | Badan PKP, usaha dengan karyawan, atau yang menerima SP2DK | Lingkup jasa sering terbatas; pendampingan pemeriksaan dan keberatan biasanya ditagih terpisah |
| Staf akuntansi internal | Karyawan mencatat transaksi dan menyiapkan pajak, sering dibantu konsultan untuk review | Usaha dengan volume transaksi besar setiap hari | Biaya gaji dan BPJS tetap; perlu pemisahan tugas agar tidak ada penyalahgunaan |
| Kantor akuntan publik (audit) | Akuntan publik memberi opini atas laporan keuangan; bukan jasa pajak | PT yang wajib diaudit atau yang diminta bank/investor | Audit tidak sama dengan mengurus pajak; jadwal harus dipesan jauh sebelum batas laporan |
Tabel ini bersifat umum. Kewajiban audit PT diatur Pasal 68 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas; aturan kuasa wajib pajak dan konsultan pajak diperbarui oleh PMK 55/2026. Cek izin konsultan melalui kanal resmi Kementerian Keuangan (pppk.kemenkeu.go.id) dan tanyakan kewajiban Anda ke Account Representative di KPP atau Kring Pajak 1500200. Sumber aturan pajak: pajak.go.id.