Cara menghitung PPh final 0,5% per bulan: omzet bebas Rp500 juta, kode billing, dan PPh 22 marketplace
Langkah menghitung dan menyetor PPh final UMKM setiap bulan, contoh bulan demi bulan dengan batas omzet Rp500 juta, apa yang termasuk omzet, dan hubungannya dengan pemungutan PPh 22 oleh marketplace.
PPh final UMKM dihitung 0,5% × omzet bruto setiap bulan, lalu disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode billing dari Coretax. Bagi wajib pajak orang pribadi, bagian omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak, sehingga Anda baru menyetor pada bulan ketika omzet kumulatif melewati angka itu, dan hanya atas kelebihannya. PT perorangan dan koperasi tidak mendapat batas bebas ini. Omzet bruto adalah seluruh penerimaan dari usaha sebelum dikurangi biaya, potongan penjualan, atau potongan tunai.
Panduan ini melengkapi simulasi pajak usaha setahun. Pastikan dulu Anda masih berhak memakai tarif final dengan membaca panduan PP 20/2026.
Langkah setiap bulan
- Rekap omzet bruto bulan lalu dari semua saluran: penjualan tunai, transfer, QRIS, marketplace, dan penjualan ke pelanggan usaha.
- Hitung omzet kumulatif sejak Januari tahun berjalan (untuk orang pribadi).
- Tentukan omzet kena pajak bulan ini: - Kumulatif masih ≤ Rp500 juta: Rp0. - Kumulatif baru melewati Rp500 juta bulan ini: kumulatif − Rp500 juta. - Kumulatif sudah melewati Rp500 juta sebelumnya: seluruh omzet bulan ini.
- Kalikan 0,5%. Gunakan kalkulator PPh final UMKM.
- Buat kode billing di Coretax dan bayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Simpan bukti penerimaan negara dan catat di buku kas.
Contoh ilustratif bulan demi bulan
Toko perlengkapan bayi milik orang pribadi (fiktif), omzet bervariasi selama 2026:
| Bulan | Omzet bulan ini | Omzet kumulatif | Omzet kena pajak | PPh final 0,5% |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp70.000.000 | Rp70.000.000 | Rp0 | Rp0 |
| Februari | Rp65.000.000 | Rp135.000.000 | Rp0 | Rp0 |
| Maret | Rp90.000.000 | Rp225.000.000 | Rp0 | Rp0 |
| April | Rp120.000.000 | Rp345.000.000 | Rp0 | Rp0 |
| Mei | Rp80.000.000 | Rp425.000.000 | Rp0 | Rp0 |
| Juni | Rp95.000.000 | Rp520.000.000 | Rp20.000.000 | Rp100.000 |
| Juli | Rp85.000.000 | Rp605.000.000 | Rp85.000.000 | Rp425.000 |
| Agustus | Rp75.000.000 | Rp680.000.000 | Rp75.000.000 | Rp375.000 |
| September | Rp80.000.000 | Rp760.000.000 | Rp80.000.000 | Rp400.000 |
| Oktober | Rp90.000.000 | Rp850.000.000 | Rp90.000.000 | Rp450.000 |
| November | Rp110.000.000 | Rp960.000.000 | Rp110.000.000 | Rp550.000 |
| Desember | Rp140.000.000 | Rp1.100.000.000 | Rp140.000.000 | Rp700.000 |
| Total | Rp1.100.000.000 | Rp600.000.000 | Rp3.000.000 |
Cek silang: (Rp1.100.000.000 − Rp500.000.000) × 0,5% = Rp3.000.000. Cocok.
Bila usaha yang sama dijalankan sebagai PT perorangan, seluruh omzet dikenai pajak: Rp1.100.000.000 × 0,5% = Rp5.500.000.
Apa yang termasuk dan tidak termasuk omzet
| Termasuk omzet bruto | Tidak dihitung dengan tarif 0,5% |
|---|---|
| Penjualan barang dagangan, tunai maupun kredit | Penghasilan orang pribadi dari jasa pekerjaan bebas (dihitung dengan ketentuan umum) |
| Penjualan lewat marketplace, sebelum potongan komisi platform | Penghasilan yang sudah dikenai PPh final tersendiri, misalnya sewa tanah dan bangunan |
| Pendapatan jasa usaha (bukan pekerjaan bebas) | Penghasilan luar negeri yang pajaknya terutang di luar negeri |
| Penjualan ke pelanggan usaha | Penghasilan yang bukan objek pajak |
Komisi dan ongkos marketplace adalah biaya, bukan pengurang omzet. Karena dasar pengenaan PPh final adalah omzet bruto, biaya-biaya ini tidak mengurangi pajak.
PPh 22 yang dipungut marketplace
PMK 37/2025 menunjuk penyelenggara marketplace tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri. Menurut tulisan di situs DJP, penerapannya ditunda dan dijadwalkan mulai 1 November 2026 berdasarkan pengumuman PENG-46/PJ.09/2026. Hal yang perlu Anda perhatikan:
- Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta dalam tahun berjalan dapat dikecualikan dengan menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace, sesuai format lampiran PMK 37/2025.
- PPh 22 yang dipungut marketplace tercatat atas nama Anda. Cara memperhitungkannya dengan PPh final yang Anda setor sendiri diatur dalam PMK tersebut; tanyakan ke KPP atau konsultan agar tidak terjadi setoran ganda.
- Simpan laporan penjualan dan bukti pungut dari setiap marketplace setiap bulan.
Kesalahan yang paling sering
- Menghitung 0,5% dari laba atau dari uang yang masuk setelah potongan marketplace, padahal dasarnya omzet bruto.
- Lupa bahwa batas Rp500 juta dihitung per tahun pajak dan kembali dari nol setiap Januari.
- Menerapkan batas bebas Rp500 juta pada PT perorangan.
- Tidak menyetor bulan-bulan dengan omzet kecil setelah batas terlewati.
- Terlambat setor: pajak yang telat dibayar dikenai sanksi bunga. Lihat panduan sanksi telat lapor dan telat setor.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah PPh final perlu dilaporkan dengan SPT Masa?
Bagi wajib pajak yang menyetor sendiri, pembayaran dengan kode billing yang tervalidasi umumnya dianggap telah menyampaikan SPT Masa. Tetap laporkan omzet dan pembayarannya dalam SPT Tahunan.
Bagaimana bila pelanggan badan memotong PPh final dari pembayaran saya?
Bila Anda bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut, PPh final dapat dipotong pihak itu. Mintalah bukti potongnya dan jangan menyetor ulang atas transaksi yang sama.
Usaha saya baru mulai Juli. Apakah batas Rp500 juta dihitung proporsional?
Ketentuan menyebut bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Tanyakan ke KPP bila usaha Anda dimulai di tengah tahun, agar perlakuannya pasti.
Apakah omzet Rp0 tetap harus disetor atau dilapor?
Tidak ada setoran bila PPh-nya Rp0, tetapi omzet tetap dicatat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Sumber resmi
- Direktorat Jenderal Pajak — PP 55/2022, PP 20/2026, PMK 37/2025, pengumuman jadwal pemungutan
- Kementerian Keuangan — teks PMK
- Kementerian UMKM — program pendampingan UMKM
