Hitung PPh final 0,5% dari omzet bulanan dan lihat omzet setelah pajak, untuk orang pribadi, PT perorangan, atau koperasi yang masih berhak.
Kalkulator ini mengalikan omzet bruto bulanan dengan tarif PPh final. Menurut PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026, tarifnya 0,5% dari peredaran bruto, dan pajaknya disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Cara memakai. Masukkan omzet bruto satu bulan, yaitu penjualan sebelum dikurangi biaya apa pun. Untuk wajib pajak orang pribadi, bagian omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak. Jadi, selama omzet kumulatif tahun berjalan belum melewati Rp500 juta, isi 0; pada bulan saat batas itu terlewati, isi hanya kelebihannya. PT perorangan dan koperasi tidak mendapat batas bebas ini, sehingga seluruh omzet dimasukkan.
Contoh ilustratif. Pedagang orang pribadi dengan omzet Rp60 juta per bulan. Januari sampai Agustus omzet kumulatif Rp480 juta, belum kena pajak. September omzet kumulatif Rp540 juta, sehingga yang dikenai pajak Rp40 juta: PPh final Rp40.000.000 × 0,5% = Rp200.000. Oktober sampai Desember masing-masing Rp60.000.000 × 0,5% = Rp300.000.
Batasan. Kalkulator tidak mengecek apakah Anda masih berhak memakai tarif final. CV, firma, dan PT biasa hanya boleh memakainya selama masa transisi, dan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun membuat Anda keluar dari skema ini. Penghasilan dari jasa pekerjaan bebas orang pribadi juga tidak memakai tarif ini. Cek panduan PP 20/2026 sebelum menyetor.
Simulasi Pajak & Checklist
Langkah menghitung dan menyetor PPh final UMKM setiap bulan, contoh bulan demi bulan dengan batas omzet Rp500 juta, apa yang termasuk omzet, dan hubungannya dengan pemungutan PPh 22 oleh marketplace.
Biaya Jasa, Pilihan Layanan & Aturan 2026
Ringkasan PP 20/2026 yang mengubah PP 55/2022 — subjek yang berhak tarif 0,5%, hapusnya batas waktu orang pribadi, masa transisi CV, firma, dan PT, serta batas omzet Rp4,8 miliar.
Simulasi Pajak & Checklist
Contoh hitungan lengkap pajak usaha 2026 untuk tiga bentuk usaha dengan omzet Rp3 miliar — PPh final, tarif umum Pasal 31E, PPN bila PKP, pemotongan PPh karyawan, dan biaya kepatuhan.
