PPh final UMKM 0,5% setelah PP 20/2026: siapa yang masih boleh, sampai kapan, dan masa transisi CV/PT

Sejak PP 20/2026 berlaku pada 22 April 2026, tarif PPh final 0,5% dari omzet pada dasarnya hanya untuk tiga kelompok: wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan peredaran bruto paling banyak Rp4,8 miliar setahun. Untuk orang pribadi dan PT perorangan, batas waktu pemakaian dihapus; koperasi tetap dibatasi 4 tahun pajak sejak terdaftar. CV, firma, PT biasa, dan BUMDes tidak lagi menjadi subjek baru, tetapi yang sudah terdaftar sebelum 22 April 2026 boleh meneruskan tarif 0,5% sampai jangka waktunya menurut PP 55/2022 berakhir.

Perubahan ini langsung memengaruhi biaya pembukuan dan jasa pajak, karena badan yang keluar dari skema final harus menyusun laporan keuangan dan menghitung PPh dari laba. Untuk konteks biaya, lihat panduan utama biaya konsultan pajak dan pembukuan.

Apa yang berubah dari PP 55/2022

Hal	PP 55/2022 (sebelum perubahan)	Setelah PP 20/2026
Tarif	0,5% dari peredaran bruto	Tetap 0,5%
Batas omzet	Rp4,8 miliar setahun	Tetap Rp4,8 miliar setahun, dengan cara menghitung yang diperluas
Orang pribadi	Maksimal 7 tahun pajak	Tanpa batas waktu selama memenuhi syarat
PT perorangan	Ikut batas waktu badan	Tanpa batas waktu selama memenuhi syarat
Koperasi	4 tahun pajak	Tetap 4 tahun pajak
CV, firma, BUMDes	4 tahun pajak	Bukan subjek baru; yang terdaftar sebelum 22 April 2026 meneruskan sampai 4 tahun pajak habis
PT biasa	3 tahun pajak	Bukan subjek baru; yang terdaftar sebelum 22 April 2026 meneruskan sampai 3 tahun pajak habis
Omzet bebas pajak orang pribadi	Sampai Rp500 juta setahun	Tetap

Tarif tidak naik. Yang berubah adalah siapa yang boleh memakainya dan berapa lama.

Contoh masa transisi untuk CV dan PT

PP 55/2022 menghitung jangka waktu sejak tahun pajak badan terdaftar: 4 tahun pajak untuk CV, firma, dan BUMDes, 3 tahun pajak untuk PT biasa. Ketentuan peralihan PP 20/2026 membiarkan hitungan itu berjalan sampai habis.

Badan	Terdaftar	Jangka waktu menurut PP 55/2022	Perlakuan setelah PP 20/2026
CV, firma, BUMDes	Sebelum 22 April 2026	4 tahun pajak	Boleh meneruskan 0,5% sampai 4 tahun pajak habis, lalu tarif umum
PT biasa	Sebelum 22 April 2026	3 tahun pajak	Boleh meneruskan 0,5% sampai 3 tahun pajak habis, lalu tarif umum
CV, firma, PT biasa	Sejak 22 April 2026	Tidak berlaku	Tidak bisa memakai 0,5%; langsung tarif umum
Badan yang jangka waktunya sudah habis sebelum 2026	—	Sudah lewat	Tetap tarif umum

Contoh ilustratif cara menghitung. CV yang terdaftar pada tahun pajak 2025 menghitung 2025, 2026, 2027, dan 2028 sebagai empat tahun pajaknya; mulai 2029 memakai tarif umum. PT biasa yang terdaftar pada tahun pajak 2025 menghitung 2025, 2026, dan 2027.

Badan yang terdaftar sejak 22 April 2026 dan terlanjur menyetor PPh final dapat mengajukan pengembalian atas pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Selama masa transisi, syarat PP 55/2022 lain tetap harus dipenuhi, termasuk batas omzet.

Siapa yang dikecualikan meski omzetnya kecil

Menurut Pasal 57 ayat (2) PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026, tarif 0,5% tidak dapat dipakai oleh:

Wajib pajak yang memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum (tarif Pasal 17 atau Pasal 31E).
PT perorangan yang didirikan orang pribadi berkeahlian khusus dan memberikan jasa sejenis pekerjaan bebas.
PT perorangan dan koperasi yang menerima fasilitas tertentu, seperti fasilitas Pasal 31A UU PPh, PP 94/2010, atau tax holiday/tax allowance menurut PP 40/2021.
Bentuk usaha tetap (BUT).
Orang pribadi beserta seluruh PT perorangan yang didirikannya, bila total peredaran brutonya melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Koperasi yang sudah melewati 4 tahun pajak sejak terdaftar.

Ketentuan peralihan Pasal II PP 20/2026 memberi kelonggaran. Orang pribadi dan PT perorangan yang baru dikecualikan karena keahlian khusus atau omzet gabungan di atas Rp4,8 miliar, tetapi sebelumnya memakai PPh final berdasarkan PP 55/2022, masih boleh memakai 0,5% sampai akhir tahun pajak 2026 (huruf f). Koperasi yang terdaftar sebelum 22 April 2026 dan jangka waktunya berakhir antara 2024 dan 2029 dapat memakai 0,5% untuk tahun pajak 2025 sampai 2029 (huruf b), sepanjang kriterianya terpenuhi.

Selain itu, beberapa jenis penghasilan tidak boleh dihitung dengan tarif 0,5%, walaupun penerimanya berhak: penghasilan orang pribadi dari jasa pekerjaan bebas (misalnya dokter, notaris, konsultan, serta seniman dan pembuat konten daring yang ditegaskan aturan ini), penghasilan luar negeri yang pajaknya terutang di luar negeri, dan penghasilan yang sudah dikenai PPh final tersendiri, seperti sewa tanah dan bangunan.

Cara menghitung batas Rp4,8 miliar sekarang

PP 20/2026 memperluas apa yang dijumlahkan saat menguji batas omzet:

Orang pribadi: penghasilan usaha dan pekerjaan bebas, baik final maupun tidak final, termasuk dari luar negeri.
PT perorangan dan koperasi: penghasilan usaha final dan tidak final, termasuk dari luar negeri.
Penghasilan suami dan istri, PT perorangan yang didirikan suami atau istri, serta penghasilan anak di bawah umur ikut digabung dalam pengujian.

Akibatnya, pasangan yang masing-masing memiliki toko dengan omzet Rp3 miliar tidak lagi bisa menganggap keduanya di bawah batas. Topik ini dibahas lebih lanjut di risiko memecah usaha demi PPh final.

Contoh ilustratif: tiga usaha, tiga perlakuan

Ibu Sari (fiktif), orang pribadi, toko kelontong, omzet Rp900 juta pada 2026. Bagian Rp500 juta pertama tidak kena pajak. PPh final = (Rp900.000.000 − Rp500.000.000) × 0,5% = Rp2.000.000 setahun, disetor bulanan sejak omzet kumulatif melewati Rp500 juta. Rinciannya per bulan ada di cara menghitung PPh final per bulan.
PT perorangan (fiktif) dengan omzet Rp2 miliar: tidak ada batas bebas Rp500 juta. PPh final = Rp2.000.000.000 × 0,5% = Rp10.000.000.
CV (fiktif) terdaftar Juni 2026 dengan omzet Rp2 miliar dan laba fiskal Rp150 juta: harus tarif umum. Dengan Pasal 31E, PPh ≈ Rp150.000.000 × 11% = Rp16.500.000. Perbandingan lengkap ada di PPh final vs tarif umum Pasal 31E.

Kewajiban yang tetap ada

Tetap mencatat omzet harian atau bulanan; badan tetap menyelenggarakan pembukuan.
Menyetor PPh final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui kode billing dari Coretax.
Melapor SPT Tahunan, meskipun omzet di bawah Rp500 juta dan tidak ada pajak terutang.
Menyimpan bukti selama 10 tahun.
Bila keluar dari skema final, mulai menghitung angsuran PPh Pasal 25 dan menyiapkan laporan keuangan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Saya orang pribadi dan sudah 7 tahun memakai 0,5%. Apakah harus pindah ke tarif umum?

Menurut PP 20/2026, batas waktu bagi orang pribadi dihapus. Selama omzet gabungan tidak melebihi Rp4,8 miliar dan penghasilan Anda bukan dari pekerjaan bebas, Anda tetap dapat memakai tarif 0,5%.

CV saya terdaftar 2023. Sampai kapan boleh 0,5%?

Batas CV adalah 4 tahun pajak sejak tahun pajak terdaftar, dan tahun terdaftar dihitung sebagai tahun pertama (Pasal 59 ayat (2) huruf a PP 55/2022). Jangka waktunya mencakup 2023 sampai 2026, dan mulai tahun pajak 2027 CV memakai tarif umum. Karena beberapa contoh yang beredar menghitung berbeda, cocokkan dengan profil Coretax dan minta konfirmasi ke KPP bila ragu.

Apakah PT perorangan juga dapat bebas Rp500 juta?

Tidak. Batas omzet tidak kena pajak Rp500 juta hanya untuk wajib pajak orang pribadi.

Apakah saya bisa kembali ke tarif 0,5% setelah memilih tarif umum?

Wajib pajak yang memilih ketentuan umum dikecualikan dari skema final. Pertimbangkan dengan hati-hati dan tanyakan ke KPP sebelum menyampaikan pemberitahuan.

Sumber resmi

Direktorat Jenderal Pajak — teks PP 55/2022 dan PP 20/2026, panduan PPh final UMKM
Sekretariat Kabinet — pengumuman peraturan pemerintah
JDIH BPK — salinan resmi peraturan pemerintah
Kementerian UMKM — informasi kebijakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah