Memecah usaha menjadi beberapa CV, PT, atau atas nama keluarga demi PPh final: mengapa kini berisiko

Memecah satu usaha menjadi beberapa badan atau beberapa nama agar setiap bagian tetap di bawah omzet Rp4,8 miliar kini jauh lebih sulit dan berisiko. PP 20/2026 menutup akses tarif 0,5% bagi CV, firma, dan PT biasa yang terdaftar sejak 22 April 2026, dan menghitung batas Rp4,8 miliar secara gabungan: omzet orang pribadi dijumlahkan dengan PT perorangan yang didirikannya, dengan penghasilan pasangan suami-istri dan PT perorangan yang didirikan pasangan, serta penghasilan anak di bawah umur. Pemerintah secara terbuka menyebut praktik pemecahan usaha sebagai salah satu alasan perubahan aturan ini. Struktur yang tidak mencerminkan kegiatan nyata juga bisa dikoreksi saat pemeriksaan.

Panduan ini bagian dari kesalahan umum pajak usaha kecil. Aturannya dijelaskan di panduan PP 20/2026.

Apa yang digabung saat menguji batas Rp4,8 miliar

Bila jumlah gabungan melebihi Rp4,8 miliar, semua pihak yang digabung tidak lagi dapat memakai tarif 0,5% sesuai ketentuan. Cek rincian pengujiannya dalam teks resmi PP 20/2026.

Contoh ilustratif: tiga toko, satu keluarga

Suami (fiktif) memiliki toko A atas nama pribadi dengan omzet Rp2,5 miliar. Ia juga mendirikan PT perorangan untuk toko B dengan omzet Rp1,8 miliar. Istrinya menjalankan toko C atas nama sendiri dengan omzet Rp1,2 miliar.

Masing-masing di bawah Rp4,8 miliar, tetapi gabungannya melebihi batas. Menurut pengujian PP 20/2026, keluarga ini tidak dapat lagi memakai tarif 0,5% untuk usaha-usaha tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, dan harus menghitung PPh dengan ketentuan umum. Hitung dampaknya di PPh final vs tarif umum.

Risiko struktur semu di luar PPh final

1. Koreksi saat pemeriksaan. Bila beberapa badan sebenarnya satu kegiatan usaha, misalnya memakai kasir, gudang, rekening, dan karyawan yang sama, pemeriksa dapat menilai bahwa omzet itu milik satu pihak.
2. PPN. Memecah usaha juga sering dipakai agar setiap bagian tidak wajib PKP. Bila penyerahan sebenarnya milik satu pengusaha dan melewati Rp4,8 miliar, PPN yang seharusnya dipungut dapat ditetapkan beserta sanksinya. Lihat panduan PKP.
3. Biaya kepatuhan berlipat. Setiap badan punya akun Coretax, SPT, pembukuan, akta, dan perizinan sendiri. Biaya jasa dan administrasinya ikut berlipat.
4. Risiko hukum dan keuangan. Aset dan kontrak yang tersebar di banyak nama menyulitkan kredit bank, pewarisan, dan penyelesaian sengketa.
5. Pinjam nama. Mendaftarkan usaha atas nama kerabat atau karyawan yang tidak benar-benar menjalankan usaha membawa risiko hukum bagi pemilik nama dan pemilik usaha.

Kapan memiliki beberapa badan itu wajar

Ada alasan bisnis yang sah untuk memiliki lebih dari satu badan: kegiatan usaha yang benar-benar berbeda, mitra atau investor yang berbeda, pemisahan risiko usaha berisiko tinggi, atau syarat perizinan sektor tertentu. Ciri struktur yang wajar:

• Setiap badan punya kegiatan, pelanggan, dan pengelolaan yang nyata.
• Transaksi antarbadan dicatat dengan harga dan dokumen yang wajar.
• Rekening, aset, dan karyawan jelas pemiliknya.
• Keputusan struktur dibuat bersama notaris dan konsultan pajak, dengan dokumentasi alasan bisnisnya.

Bila struktur Anda sudah terlanjur dipecah

1. Hitung omzet gabungan sesuai PP 20/2026 untuk tahun pajak 2026.
2. Bila melebihi batas, hitung ulang PPh dengan ketentuan umum dan siapkan pembukuan untuk setiap badan.
3. Pertimbangkan penyederhanaan struktur, misalnya menggabungkan usaha yang sebenarnya satu kegiatan.
4. Bicarakan dengan konsultan pajak tentang pembetulan SPT bila diperlukan. Lihat panduan pembetulan SPT.

Biaya tersembunyi mengelola banyak badan

Selain risiko pajak, struktur yang dipecah membawa biaya rutin yang sering tidak dihitung. Contoh ilustratif untuk tiga badan kecil dibandingkan satu badan, dengan asumsi biaya jasa yang sama per badan:

Angka di atas hanya asumsi untuk latihan, tetapi polanya umum: biaya kepatuhan berlipat seiring jumlah badan. Hitung dengan angka Anda di anggaran biaya kepatuhan pajak tahunan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah istri yang punya usaha sendiri tetap digabung dengan suami?

Menurut ringkasan PP 20/2026 yang dipublikasikan, penghasilan pasangan ikut diperhitungkan dalam pengujian batas Rp4,8 miliar, termasuk bila pisah harta atau istri memilih menjalankan kewajiban pajaknya sendiri. Pastikan dengan teks resmi dan KPP.

Bolehkah saya mendirikan beberapa PT perorangan?

Omzet seluruh PT perorangan yang didirikan oleh orang pribadi yang sama dijumlahkan dengan omzet orang pribadi itu dalam pengujian batas.

Apakah CV baru milik saudara ikut digabung?

Ketentuan penggabungan yang dibahas di sini menyangkut orang pribadi, pasangan, anak di bawah umur, dan PT perorangan. CV yang terdaftar sejak 22 April 2026 memang tidak bisa memakai tarif 0,5%. Bila CV saudara sebenarnya dijalankan oleh Anda, risiko koreksinya tetap ada.

Apakah memecah usaha selalu dilarang?

Tidak. Yang berisiko adalah struktur semu tanpa substansi bisnis yang dibuat terutama untuk menghindari pajak.

Sumber resmi

• Direktorat Jenderal Pajak — teks PP 20/2026 dan penjelasan DJP
• Kementerian UMKM — penjelasan kebijakan PPh final bagi UMKM
• Sekretariat Kabinet — publikasi peraturan pemerintah
• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum — data badan hukum PT dan perseroan perorangan