Coretax untuk pemilik usaha: akun, NIK sebagai NPWP, kode billing, faktur, bukti potong, dan peran kuasa

Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan DJP yang sejak awal 2025 menggantikan sebagian besar aplikasi lama seperti e-Billing, e-Faktur desktop, e-Bupot, dan e-Filing. Bagi pemilik usaha, artinya hampir semua urusan pajak dilakukan di satu akun: membuat kode billing, menerbitkan faktur pajak, membuat bukti potong, melapor SPT Masa dan SPT Tahunan, serta melihat histori pembayaran. NIK dipakai sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, dan badan memakai NPWP 16 digit. Akun badan dioperasikan oleh orang yang ditunjuk, dan orang lain dapat bekerja atas nama Anda melalui penunjukan kuasa yang tercatat.

Coretax juga mengubah cara biaya jasa pajak dihitung: sebagian pekerjaan menjadi lebih cepat, tetapi persiapan data dan pengaturan akses kini menjadi pekerjaan tersendiri. Konteks biaya ada di panduan utama biaya konsultan pajak dan pembukuan.

Apa yang pindah ke Coretax

Urusan	Sebelumnya	Di Coretax
Identitas	NPWP 15 digit	NIK untuk orang pribadi penduduk, NPWP 16 digit untuk badan, NITKU untuk cabang/tempat usaha
Pembayaran	Kode billing dari aplikasi terpisah	Kode billing dibuat di akun, terhubung ke SPT
Faktur pajak	e-Faktur desktop/web	e-Faktur terintegrasi di akun PKP
Bukti potong	e-Bupot terpisah	Bukti potong PPh 21/26 dan PPh Unifikasi dibuat di akun
Pelaporan	e-Filing dan e-Form	SPT Masa dan Tahunan dibuat dan dikirim di akun
Pembetulan SPT	Skema lama	Sejak 1 Oktober 2026 skema replace (PER-12/PJ/2026)

Langkah awal untuk usaha

Aktivasi akun orang pribadi pemilik atau pengurus terlebih dahulu. DJP menyediakan panduan aktivasi dan pembuatan kode otorisasi di pajak.go.id.
Login sebagai badan melalui akun pengurus yang tercatat. Pastikan data pengurus di profil badan benar; perubahan akta perlu dimutakhirkan.
Buat kode otorisasi/sertifikat elektronik untuk menandatangani dokumen seperti faktur pajak dan SPT.
Atur peran (role) bagi staf atau konsultan yang perlu mengakses akun badan, sehingga setiap tindakan tercatat atas nama orang yang melakukannya.
Mutakhirkan data: alamat, email, nomor telepon, klasifikasi usaha (KLU), dan tempat kegiatan usaha.

Alur bulanan untuk pengguna PPh final

Contoh untuk usaha perorangan yang memakai PPh final 0,5% dan belum PKP:

Rekap omzet bruto bulan lalu dari buku kas, rekening koran, dan aplikasi kasir.
Hitung PPh final. Bagi orang pribadi, bagian omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak. Gunakan kalkulator PPh final UMKM.
Buat kode billing di Coretax untuk jenis pajak PPh final UMKM, lalu bayar melalui bank atau kanal pembayaran resmi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Simpan bukti penerimaan negara (BPN) dan catat di buku.
Di akhir tahun, laporkan SPT Tahunan; pembayaran bulanan yang tercatat di Coretax akan menjadi data pendukung.

Hitungan per bulan ada di cara menghitung PPh final 0,5% per bulan.

Alur bulanan untuk badan PKP dengan karyawan

Buat faktur pajak keluaran untuk setiap penjualan dan cek faktur masukan dari pemasok.
Buat bukti potong PPh 21 untuk karyawan dan bukti potong PPh 23 atau PPh 4 ayat (2) untuk jasa atau sewa yang dibayar.
Setor pajak yang dipotong paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Lapor SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya; SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.

Batas tanggal ini mengikuti PMK 81/2024. Bila tanggal jatuh pada hari libur, ikuti ketentuan pergeseran hari kerja yang diumumkan DJP. Kalender lengkap ada di kalender pajak bulanan dan tahunan.

Skema replace untuk pembetulan SPT

Mulai 1 Oktober 2026, pembetulan SPT di Coretax memakai skema replace berdasarkan PER-12/PJ/2026, yang mengubah PER-11/PJ/2025. SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya secara utuh, dan Coretax menghitung kurang atau lebih bayar dengan memperhitungkan seluruh pembayaran pada masa atau tahun pajak tersebut. Skema ini berlaku untuk pembetulan SPT Masa PPh 21/26, PPh Unifikasi, PPN, dan SPT Tahunan untuk masa atau tahun pajak 2025 dan seterusnya. Pembetulan untuk tahun pajak 2024 ke bawah mengikuti aturan peralihan sistem lama. Detailnya ada di panduan pembetulan SPT dengan skema replace.

Dampak Coretax pada biaya jasa

Pekerjaan	Dampak	Yang perlu ditanyakan ke penyedia jasa
Input faktur dan bukti potong	Bisa lebih cepat bila data rapi; impor massal tersedia	Apakah mereka memakai impor data dari software akuntansi?
Pengaturan akses	Pekerjaan baru: peran, kuasa, kode otorisasi	Bagaimana akses diberikan tanpa menyerahkan kata sandi?
Rekonsiliasi	Data pembayaran dan bukti potong dari pihak lain terlihat di akun	Apakah mereka mencocokkan bukti potong dari pelanggan setiap bulan?
Gangguan sistem	Waktu henti terjadwal diumumkan DJP	Apa rencana mereka bila sistem tidak dapat diakses menjelang batas waktu?

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah NPWP lama badan masih berlaku?

Badan memakai NPWP format 16 digit di Coretax. Cek nomor yang tercantum di profil Coretax dan gunakan nomor itu untuk faktur, kontrak, dan bukti potong.

Usaha saya punya cabang. Apakah setiap cabang punya NPWP?

Di Coretax, tempat kegiatan usaha diidentifikasi dengan NITKU, sementara kewajiban pajak terpusat pada NPWP badan. Pastikan setiap cabang terdaftar sebagai tempat kegiatan usaha.

Bagaimana bila Coretax sedang tidak bisa diakses menjelang batas waktu?

DJP mengumumkan waktu henti terjadwal di pajak.go.id dan kadang memberi kebijakan khusus. Jangan menunggu hari terakhir; setor dan lapor beberapa hari lebih awal.

Bisakah konsultan pajak mengakses akun badan saya?

Bisa, melalui penunjukan kuasa atau peran di Coretax, sehingga aktivitasnya tercatat dan aksesnya dapat dicabut kapan saja.

Sumber resmi

Direktorat Jenderal Pajak — panduan Coretax, aktivasi akun, pengumuman waktu henti
Kementerian Keuangan — PMK 81/2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan
Kring Pajak 1500200 — layanan informasi DJP melalui telepon