Simulasi Pajak & Checklist

Kalender pajak usaha 2026–2027: batas setor tanggal 15, lapor tanggal 20, PPN akhir bulan, dan SPT Tahunan

Jadwal kewajiban pajak bulanan dan tahunan untuk UMKM dan badan usaha menurut PMK 81/2024 dan UU KUP, contoh kalender satu tahun, serta cara menyusun pengingat internal.

Diperbarui · 4 menit baca

Kalender pajak usaha 2026–2027: batas setor tanggal 15, lapor tanggal 20, PPN akhir bulan, dan SPT Tahunan

Untuk usaha di Indonesia, jadwal pokoknya adalah: setor pajak bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lapor SPT Masa PPh 21/26 dan PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, setor dan lapor SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya, lalu SPT Tahunan orang pribadi paling lambat 31 Maret dan SPT Tahunan badan paling lambat 30 April (akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir). Tanggal setor bulanan berubah dari tanggal 10 ke tanggal 15 sejak berlakunya PMK 81/2024 bersama Coretax. Bila batas waktu jatuh pada hari libur, ikuti ketentuan pergeseran ke hari kerja berikutnya.

Kalender ini bagian dari simulasi pajak usaha setahun. Akses dan cara kerjanya di Coretax dijelaskan di panduan Coretax untuk pemilik usaha.

Kewajiban bulanan

KewajibanSiapaSetor paling lambatLapor paling lambat
PPh final UMKM 0,5%OP, PT perorangan, koperasi yang berhak; CV/PT dalam masa transisiTanggal 15 bulan berikutnyaSetoran tervalidasi umumnya dianggap telah melapor
PPh Pasal 21/26Pemberi kerja dan pemotongTanggal 15 bulan berikutnyaTanggal 20 bulan berikutnya
PPh Unifikasi (PPh 4(2), 15, 22, 23, 26 tertentu)Pemotong/pemungutTanggal 15 bulan berikutnyaTanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 25 (angsuran)Wajib pajak tarif umumTanggal 15 bulan berikutnya—
PPNPKPSebelum SPT Masa PPN dilaporkanAkhir bulan berikutnya

Batas tanggal mengikuti PMK 81/2024. Detail per jenis pajak bisa berubah melalui peraturan pelaksana; cek di pajak.go.id bila ada keraguan.

Kewajiban tahunan

KewajibanBatas waktuCatatan
Bukti potong PPh 21 tahunan untuk karyawanSetelah masa pajak Desember diproses, dan diberikan kepada karyawanDibutuhkan karyawan untuk SPT Tahunan pribadinya
SPT Tahunan PPh orang pribadi31 Maret (3 bulan setelah akhir tahun pajak)Termasuk pemilik usaha yang memakai PPh final
SPT Tahunan PPh badan30 April (4 bulan setelah akhir tahun pajak)Lampirkan laporan keuangan bila menyelenggarakan pembukuan
Perpanjangan SPT TahunanDiajukan sebelum batas waktuPaling lama 2 bulan menurut UU KUP, dengan pemberitahuan dan perhitungan sementara
Laporan tahunan konsultan pajak30 AprilKewajiban konsultan, bukan wajib pajak (PMK 55/2026)

Contoh kalender ilustratif: CV PKP dengan karyawan

Contoh di bawah untuk masa pajak Januari 2027 dan SPT Tahunan 2026. Tanggal hari kerja diabaikan agar sederhana.

TanggalPekerjaan
1–5 Februari 2027Tutup buku Januari: rekonsiliasi bank, rekap penjualan dan pembelian
5–10 FebruariBuat bukti potong PPh 21 dan PPh 23; cek faktur masukan di Coretax
Sebelum 15 FebruariSetor PPh 21, PPh 23, PPh 25 dengan kode billing
Sebelum 20 FebruariLapor SPT Masa PPh 21/26 dan PPh Unifikasi
Sebelum 28 FebruariSetor PPN kurang bayar, lalu lapor SPT Masa PPN Januari
Sebelum 31 Maret 2027Pemilik melapor SPT Tahunan pribadi tahun pajak 2026
Sebelum 30 April 2027CV melapor SPT Tahunan badan tahun pajak 2026

Menyusun pengingat internal

  1. Pasang batas internal 3–5 hari sebelum batas resmi. Sistem bisa mengalami waktu henti, dan DJP mengumumkan jadwalnya di pajak.go.id.
  2. Tentukan satu penanggung jawab per kewajiban, termasuk bila memakai konsultan.
  3. Catat SPT nihil juga: SPT Masa PPN nihil tetap wajib dilaporkan, dan telat lapor didenda.
  4. Simpan bukti setoran dan bukti penerimaan elektronik di folder bulanan.
  5. Tinjau ulang kalender setiap ada perubahan status, misalnya menjadi PKP atau keluar dari PPh final.

Kalender untuk usaha perorangan PPh final

Usaha perorangan yang tidak memiliki karyawan dan bukan PKP cukup mengingat dua hal: setor PPh final paling lambat tanggal 15 setiap bulan setelah omzet kumulatif melewati Rp500 juta, dan lapor SPT Tahunan sebelum 31 Maret. Hitungan bulanannya ada di cara menghitung PPh final per bulan.

Persiapan akhir tahun untuk badan ada di checklist tutup buku dan SPT Tahunan badan.

Kalender bulan pertama setelah dikukuhkan PKP

Bulan pertama sebagai PKP adalah saat kesalahan paling sering terjadi, karena kewajiban baru muncul sebelum kebiasaan terbentuk. Contoh ilustratif untuk usaha yang dikukuhkan PKP pada pertengahan Maret:

WaktuPekerjaan
Sejak tanggal pengukuhanSetiap penyerahan kena pajak wajib dibuatkan faktur pajak di Coretax
Akhir MaretPisahkan penjualan sebelum dan sesudah tanggal pengukuhan di buku
Awal AprilKumpulkan faktur masukan dari pemasok PKP sejak tanggal pengukuhan
Sebelum 30 AprilSetor PPN kurang bayar masa Maret, lalu lapor SPT Masa PPN Maret

Sejak bulan itu, SPT Masa PPN wajib dilaporkan setiap bulan, termasuk bila tidak ada penjualan. Perhitungannya dijelaskan di cara menghitung PPN keluaran dan masukan, dan status PKP-nya di panduan PKP.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah batas tanggal 10 masih berlaku?

Untuk penyetoran pajak bulanan yang diatur PMK 81/2024, batasnya tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal 10 adalah aturan lama sebelum Coretax.

Bila tanggal 15 jatuh pada hari Minggu, kapan batasnya?

Bila batas waktu jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, atau libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah SPT Tahunan badan selalu 30 April?

Batasnya akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak. Untuk tahun buku yang sama dengan tahun kalender, itu 30 April. Badan dengan tahun buku berbeda menghitung dari akhir tahun bukunya.

Apakah perpanjangan SPT Tahunan menunda pembayaran?

Tidak sepenuhnya. Pemberitahuan perpanjangan disertai perhitungan sementara pajak terutang, dan kekurangan pajak yang belum dibayar dapat dikenai bunga.

Sumber resmi

Panduan terkait