Biaya Jasa, Pilihan Layanan & Aturan 2026
SAK EMKM, SAK EP, atau SAK Indonesia? Standar laporan keuangan usaha kecil dan kapan PT wajib diaudit
Perbedaan SAK EMKM dan SAK EP yang berlaku sejak 2025, siapa yang wajib menyusun laporan keuangan, isi minimal laporan, dan kriteria PT wajib audit menurut Pasal 68 UU Perseroan Terbatas.
Usaha mikro dan kecil umumnya cukup memakai SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), yang hanya meminta laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan dengan dasar biaya historis. Entitas yang lebih besar tetapi tidak memiliki akuntabilitas publik memakai SAK EP (Entitas Privat), yang berlaku sejak 1 Januari 2025 menggantikan SAK ETAP. Entitas dengan akuntabilitas publik memakai SAK Indonesia penuh. Kewajiban audit adalah hal terpisah: PT wajib menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit bila memenuhi kriteria Pasal 68 UU 40/2007, misalnya aset atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar.
Pilihan standar ini memengaruhi biaya pembukuan dan jasa akuntansi. Konteks biaya ada di panduan utama biaya konsultan pajak dan pembukuan.
Tiga lapis standar akuntansi
| Standar | Untuk siapa | Laporan yang disusun | Tingkat kerumitan |
|---|---|---|---|
| SAK EMKM | Entitas mikro, kecil, menengah yang memenuhi kriteria dan memilih memakainya | Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan | Paling sederhana; biaya historis |
| SAK EP | Entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, berlaku sejak 1 Januari 2025 | Laporan lengkap termasuk arus kas dan perubahan ekuitas | Menengah; ada pengukuran yang lebih rinci |
| SAK Indonesia | Entitas dengan akuntabilitas publik (misalnya perusahaan terbuka, lembaga keuangan) | Laporan lengkap sesuai PSAK | Paling rinci |
Standar diterbitkan oleh Dewan Standar di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Cek ruang lingkup dan ketentuan transisi masing-masing standar di situs IAI sebelum memutuskan, karena kriteria entitas yang boleh memakai SAK EMKM ditentukan standar itu sendiri.
Kapan laporan keuangan diperlukan
- Untuk pajak: wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan melampirkan laporan keuangan dalam SPT Tahunan. Badan yang keluar dari PPh final setelah PP 20/2026 harus menghitung PPh dari laba, sehingga laporan keuangan menjadi dasar hitungan.
- Untuk perseroan: direksi PT wajib menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dan menyampaikannya dalam RUPS sesuai UU 40/2007.
- Untuk bank dan investor: pengajuan kredit atau pendanaan hampir selalu meminta laporan keuangan dua sampai tiga tahun terakhir.
- Untuk tender: banyak pengadaan meminta laporan keuangan, kadang yang sudah diaudit.
Kriteria PT wajib audit (Pasal 68 UU 40/2007)
Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit bila:
- Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- Perseroan merupakan perseroan terbuka;
- Perseroan merupakan persero (BUMN);
- Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50 miliar; atau
- Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
PT yang tidak memenuhi kriteria ini tidak wajib audit menurut UU PT, tetapi bank, investor, atau mitra bisa tetap memintanya. Audit dilakukan oleh akuntan publik melalui kantor akuntan publik yang berizin dari Kementerian Keuangan.
Contoh ilustratif: memilih standar dan anggaran
| Usaha (fiktif) | Situasi | Standar yang masuk akal | Audit? |
|---|---|---|---|
| Toko bangunan, orang pribadi, omzet Rp2 miliar | PPh final, cukup pencatatan omzet untuk pajak | Pencatatan; SAK EMKM bila ingin laporan untuk bank | Tidak wajib |
| CV konveksi, omzet Rp6 miliar | Tarif umum, PKP | SAK EMKM bila memenuhi kriteria, atau SAK EP | Tidak wajib menurut UU PT (bukan PT) |
| PT distributor, aset Rp55 miliar | Tarif umum, PKP | SAK EP | Wajib (aset ≥ Rp50 miliar) |
Untuk anggaran, ingat bahwa audit adalah biaya terpisah dari jasa pajak dan pembukuan. Buku yang rapi sepanjang tahun biasanya membuat audit lebih cepat. Gunakan anggaran biaya kepatuhan pajak tahunan untuk menyusun totalnya.
Pembukuan vs pencatatan dalam pajak
UU KUP Pasal 28 membedakan pembukuan (mencatat secara teratur untuk menghasilkan laporan posisi keuangan dan laba rugi) dan pencatatan (mengumpulkan data peredaran bruto dan/atau penghasilan). Orang pribadi tertentu boleh hanya melakukan pencatatan, misalnya yang memakai norma penghitungan penghasilan neto atau yang dikenai PPh final dari omzet. Badan pada umumnya wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan dan dokumen dasarnya wajib disimpan 10 tahun di Indonesia.
Software atau jasa yang mendukung standar ini dibahas di panduan software akuntansi vs jasa pembukuan.
Biaya beralih dari pencatatan ke pembukuan
Usaha yang keluar dari PPh final, misalnya CV yang masa transisinya habis, sering harus beralih dari pencatatan omzet sederhana ke pembukuan berpasangan. Pekerjaan sekali jalan yang biasanya muncul:
- Neraca awal: menghitung saldo kas, bank, piutang, stok, aset tetap, utang, dan modal pada tanggal mulai pembukuan.
- Daftar aset tetap: mengumpulkan bukti pembelian aset lama dan menetapkan penyusutan.
- Bagan akun: menyusun daftar akun yang cocok dengan standar yang dipilih.
- Kebijakan akuntansi: misalnya metode penilaian persediaan dan pengakuan pendapatan.
Pekerjaan ini sering ditagih sebagai biaya sekali bayar oleh jasa pembukuan. Masukkan ke kolom biaya sekali bayar di estimasi biaya jasa pajak, dan bandingkan dengan hitungan di PPh final vs tarif umum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah SAK ETAP masih bisa dipakai pada 2026?
Tidak. SAK EP berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 dan menggantikan SAK ETAP. Entitas yang dulu memakai SAK ETAP perlu beralih ke SAK EP atau standar lain yang sesuai.
Apakah CV wajib diaudit?
Pasal 68 UU 40/2007 mengatur perseroan terbatas, bukan CV. CV dapat diwajibkan audit oleh peraturan lain atau diminta audit oleh bank dan mitra.
Apakah laporan keuangan SAK EMKM bisa dipakai untuk SPT Tahunan?
Bisa menjadi dasar, dengan koreksi fiskal untuk perbedaan antara akuntansi dan pajak. Laporan komersial dan laba fiskal sering berbeda.
Siapa yang menandatangani laporan keuangan PT?
Direksi bertanggung jawab atas laporan keuangan perseroan. Akuntan publik hanya memberi opini bila laporan diaudit.
Sumber resmi
- Ikatan Akuntan Indonesia — teks SAK EMKM, SAK EP, dan SAK Indonesia
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan — perizinan akuntan publik dan kantor akuntan publik
- Direktorat Jenderal Pajak — kewajiban pembukuan dan pencatatan
- JDIH BPK — UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
